Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi di Ipoh, Malaysia, menetapkan keputusan yang signifikan bahwa utang dari kegiatan perjudian tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk memulai proses kebangkrutan. Keputusan ini merujuk pada putusan sebelumnya dari Mahkamah Persekutuan terkait dengan Datuk Ting Ching Lee. Dalam kasus ini, Hakim Moses Susayan membebaskan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun yang berutang kepada Resorts World Sentosa Pte Ltd, dari kebangkrutan. Lee belum melunasi utang sebesar S$5,930 juta, yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018. Lee memperoleh fasilitas kredit sebanyak S$10 juta untuk berjudi di Singapura, tetapi tidak dapat melunasi utangnya.
Usahanya untuk membatalkan putusan di Malaysia gagal hingga mencapai Mahkamah Persekutuan, di mana dipastikan bahwa utang judi tidak bisa ditegakkan di Malaysia meskipun sah di negara asalnya. Dalam pernyataan tertulis, Moses menjelaskan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang yang berhubungan dengan perjudian hanyalah utang kehormatan tanpa kewajiban hukum untuk dibayar kembali. Meskipun utang tersebut sah di negara lain, di Malaysia, utang ini dianggap bertentangan dengan kepentingan publik sesuai Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Dampak Utang Judi terhadap Kebijakan Publik
Menilik Hukum Kontrak Malaysia, terutama Pasal 26, setiap bentuk kontrak atau perjanjian yang melibatkan perjudian atau taruhan dikategorikan batal dan tidak sah. Pasal ini juga mencakup larangan proses hukum untuk menuntut uang atau barang berharga yang didapatkan dari taruhan. Hakim menegaskan wewenang pengadilan untuk menolak menegakkan utang dari transaksi ilegal atau batal, seperti kontrak judi, karena bertentangan dengan kepentingan publik.
Moses menekankan bahwa meskipun utang tersebut diakui dalam kerangka hukum seperti Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik, pengadilan kebangkrutan tetap memiliki kewenangan untuk menilai karakteristik utang tersebut. Faktor pembatas ini menegaskan bahwa prosedur hukum di Malaysia tidak akan mengizinkan penegakan utang dari perjudian lewat pengadilan untuk kontrak yang dinyatakan batal. Keputusan ini menggarisbawahi kebijakan tegas Malaysia terhadap utang judi, memperjelas bahwa utang tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.