Upaya Kementerian Sosial Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah melalui Kementerian Sosial menangguhkan distribusi bantuan sosial ke 1.494.652 rumah tangga setelah ditemukan indikasi transaksi terkait judi online. Langkah ini dilakukan berdasarkan analisis yang disediakan oleh PPATK, badan intelijen keuangan nasional.
Investigasi Mendalam terhadap Penyalahgunaan Bantuan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan bantuan oleh para penerima. Berdasarkan data dari PPATK, 1,49 juta keluarga terindikasi terlibat dalam kegiatan judi online. Penyelidikan menyeluruh kini sedang berlangsung. Keluarga penerima yang terdampak mendapatkan bantuan melalui Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pembayaran untuk kuartal ketiga ditangguhkan hingga verifikasi lebih lanjut selesai.
Ini merupakan peningkatan besar dari temuan awal, di mana hampir 600.000 rumah tangga terlibat dalam judi online ilegal. Proses pemeriksaan dilakukan bersama dengan PPATK, Kementerian Komunikasi, serta pemerintah daerah untuk memastikan apakah transaksi dilakukan oleh penerima atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima. Yusuf menyoroti bahwa beberapa rumah tangga mungkin kini tidak memenuhi syarat setelah terindikasi dana bantuan digunakan untuk judi.
Verifikasi ini adalah bagian dari pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bertujuan meningkatkan akurasi distribusi bantuan sosial. Pemerintah mengonfirmasi bahwa rumah tangga yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan dapat kehilangan hak menerima bantuan, yang kemudian dialihkan ke penerima lain. Menurut PPATK, dari rumah tangga tersebut, 794.475 merupakan anggota Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah terus memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat melalui tenaga kerja sosial dan fasilitator PKH. Pejabat menekankan pentingnya menjaga keamanan rekening dan menghindari penggunaannya untuk aktivitas ilegal. Yusuf mengingatkan agar penerima manfaat tetap waspada dan tidak lengah, khususnya dalam menjaga agar rekening mereka tidak disalahgunakan. Pendidikan dan perlindungan merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.